Metropolitanpost.id, Jakarta – Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi kinerja terhadap seluruh jajaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (30/4/25).
Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersartu menilai kinerja KP2MI belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam upaya perlindungan tenaga kerja migran. Terbukti dengan masih banyak eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menimpah para PMI di beberapa Negara, serta adanya rencana mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah tanpa tata kelola yang jelas.
Adib Alwi selaku ketua Presidium Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu mengatakan bertransformasi nya Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) sangat kental dengan bagi-bagi kekuasaan yang bernuansa politik dari pada berorientasi pada perlindungan pekerja migran.
“Dengan ada nya rencana KP2MI untuk mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah tanpa tata kelola yang jelas serta masih banyak nya kasus eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menimpah para PMI sudah menjadi syarat bahwa kinerja KP2MI harus segera di evaluasi secara menyeluruh”. Ungkapnya.
Lingkar Mahasiswa Nusantara Bersatu berharap pemerintah tidak lagi menutup mata terhadap permasalahan pekerja migran. Perlindungan pekerja migran bukan sekadar isu sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional.
“Jika tidak segera ditangani dengan serius, jutaan pekerja migran Indonesia akan terus menjadi korban eksploitasi tanpa adanya perlindungan yang layak”. Tutup Adib Alwi.
