Jakarta, Rabu (22/04/2026) – Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Liana Trisnawati, menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh sektor kepelabuhanan nasional melalui penguatan sinergi lintas sektor dalam Seminar Nasional Kepelabuhanan bertajuk “Memperkuat Sinergi, Mendorong Transformasi Pelabuhan Nasional” yang digelar di Hotel Aryaduta Jakarta.
Liana menyampaikan bahwa transformasi pelabuhan Indonesia harus bertumpu pada lima pilar utama, yakni kolaborasi kelembagaan, penguatan sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, keberlanjutan, serta efisiensi logistik nasional.
“Pelabuhan tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan sinergi, baik di tingkat daerah maupun pusat, dengan berbagai lembaga yang terkait, tidak hanya Kementerian Perhubungan, tetapi juga institusi lain yang mengatur perizinan, lahan, dan operasional,” ujar Liana.
Ia menekankan bahwa kualitas SDM menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia di tengah dinamika global. Tanpa SDM yang kompeten, transformasi sektor kepelabuhanan akan sulit tercapai.
Selain itu, digitalisasi disebut sebagai keharusan mutlak. “Sudah bukan zamannya pelabuhan dikelola secara manual. Digitalisasi menjadi kunci transparansi, efisiensi, dan pengawasan operasional secara real-time,” tegasnya.
Dalam aspek keberlanjutan, ABUPI mendorong penerapan konsep pelabuhan hijau melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti panel surya, sejalan dengan standar internasional dan komitmen terhadap lingkungan.
Liana juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan logistik nasional, termasuk pelayaran, asosiasi logistik, hingga pemilik kargo. Seminar ini, menurutnya, menjadi forum strategis untuk menyatukan perspektif dan merumuskan rekomendasi kebijakan.
Terkait kebijakan nasional, ABUPI berharap pemerintah dapat lebih terbuka terhadap masukan pela P zPku usaha, terutama dalam penyusunan Peraturan Presiden mengenai sistem logistik nasional yang saat ini tengah dibahas.
“Kami siap berinvestasi, namun membutuhkan dukungan dan kepastian regulasi dari pemerintah,” ungkapnya.
Menanggapi perbandingan dengan negara seperti Singapura, Liana menjelaskan bahwa Indonesia memiliki karakteristik komoditas yang jauh lebih kompleks dan beragam, mulai dari curah kering, curah cair, hingga non-kontainer. Hal ini menjadi tantangan sekaligus kekuatan tersendiri dalam pengembangan pelabuhan nasional.
Dalam upaya menekan biaya logistik, ABUPI terus mendorong kolaborasi dengan berbagai asosiasi terkait serta mengusulkan adanya sistem penilaian biaya logistik nasional yang lebih relevan dengan kondisi Indonesia.
“Efisiensi logistik tidak bisa dicapai sendiri. Kita harus duduk bersama, mencari solusi, dan membangun sistem yang adil serta kompetitif,” tegasnya.
ABUPI juga menekankan perlunya peran aktif pemerintah, khususnya dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha pelabuhan dengan pemangku kepentingan lain, guna menghindari tingginya biaya logistik dan menciptakan kepastian usaha.
Sebagai organisasi yang menaungi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Khusus (TerSus), dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), ABUPI terus berkomitmen mendorong reformasi sektor kepelabuhanan guna memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
