Yerry Tawalujan: Sebaiknya Gibran Segera Serahkan Surat Pengunduran Diri Resmi ke MPR Untuk Hindari Pemakzulan
Jakarta, Metropolitanpost.id
Pemerhati Politik dan Kebijakan Publik Dr. Yerry Tawalujan menyikapi niat Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Niat Gibran untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden telah disampaikan secara lisan dalam pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo tanggal 10 November 2026.
Dalam pertemuan itu, menurut keterangan resmi Mensesneg Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo tidak menolak niatan tersebut, dan memberikan saran-saran kepada Gibran.
Presiden juga mendengarkan permohonan Gibran agar diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.
Dipihak lain, menurut keterangan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Magendra, yang dilansir dari beberapa media, menyatakan bahwa peluang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazahnya sudah tertutup karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) bersifat final dan mengikat
Menyikapi hal tersebut, Yerry Tawalujan menilai sebaiknya Gibran bersikap legowo dan secara kesatria mengundurkan diri, dengan memberikan surat pengunduran diri resmi kepada MPR agar segera diproses.
“Sebaiknya Gibran berbesar hati dan legowo untuk secepatnya memberikan surat pengunduran diri resmi ke MPR. Agar pengunduran dirinya segera diproses juga oleh MPR,” ujar Yerry.
Menurut Yerry, mengundurkan diri lebih terhormat dibanding dimakzulkan. Karena proses hukumnya sudah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Lebih terhormat mengundurkan diri dibanding di-impeach atau dimakzulkan. Karena mengundurkan diri itu adalah inisiatif sendiri. Sedangkan pemakzulan ibaratnya disidang rame-rame di DPR, dikuliti kesalahannya dan diberi hukuman pemberhentian. Dipecat. Itu kan menyakitkan,” jelas Yerry.
Yerry juga meminta kasus Ijazah Gibran ini menjadi pembelajaran berharga untuk lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu agar lebih teliti memastikan kelengkapan dan keabsahan persyaratan Calon Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Calon Legislatif yang akan berlaga di Pemilihan Umum.
