Hari Pahlawan Saat Peringatan Jadi Ritual Kosong
Oleh: Prof. Abdul Latif
Jakarta, MetropolitanPost.id
Setiap 10 November, Indonesia memperingati Hari Pahlawan merujuk pada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Upacara bendera digelar, pidato normatif dibacakan, spanduk dibentangkan.
Namun menurut Prof. Abdul Latif, esensi peringatan itu justru sedang mengalami krisis makna seremoni tanpa substansi.
> “Ketika sebuah peringatan kehilangan daya dorongnya untuk menggerakkan semangat pengisian kemerdekaan, akar masalahnya terletak pada pergeseran orientasi dari _substantive state building_ menuju _procedural ritualism_,” ujarnya.
Berikut refleksi kritis dan langkah rekonstruktif yang ditawarkan Latif
Dari”Memperingati” ke “Merefleksikan”
Selama ini peringatan hari besar direduksi menjadi ritual. Seharusnya, kata Latif, setiap tanggal bersejarah diubah menjadi momentum audit kebangsaan (national audit).
Pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil harus duduk bersama mengevaluasi sejauh mana cita cita kemerdekaan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea ke 4 telah terwujud dalam kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial.
Kontekstualisasi Kepahlawanan di Era Modern
Bentuk penjajahan telah bergeser dari kolonialisme fisik menjadi tantangan struktural, global, dan administratif.
Pahlawan Masa Lalu Mengangkat senjata melawan agresi militer demi kedaulatan teritorial.
Pahlawan Masa Kini Mereka yang memberantas korupsi sistemik, menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, menutup celah ketimpangan agraria dan ekonomi, serta memastikan clean governance berbasis transparansi elektronik.
Jika peringatan hari besar gagal melahirkan kebijakan yang melindungi hak dasar warga negara, maka peringatan itu kehilangan legitimasi sosiologisnya.
Mengatasi Krisis Integritas Antara Das Sollen dan Das Sein
Semangat kemerdekaan tergerus oleh birokrasi dan penegakan hukum yang diskriminatif. Latif menegaskan, tanggal historis harus menjadi mahkamah moral untuk mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari Pancasila.
Kemerdekaan tidak boleh hanya prosedural berupa pemilu berkala, tetapi harus substansial kepastian hukum, perlindungan hak milik, pemerataan akses ekonomi hingga kawasan strategis nasional, dan hilangnya abuse of power.
Revitalisasi Pendidikan Karakter
Pendidikan sejarah dan kewarganegaraan masih bersifat doktriner dan hafalan, bukan membangun nalar kritis.
“Generasi muda harus dididik bahwa mengisi kemerdekaan adalah kewajiban konstitusional untuk aktif mengawasi jalannya pemerintahan,” kata Latif.
Strategi Konkret Membumikan Nilai Pahlawan
Latif menawarkan 4 strategi transformasi
Reformasi Birokrasi Dari Dilayani Menjadi Melayani
E-Government untuk memangkas diskresi manual dan KKN
Evaluasi kinerja berbasis dampak sosial, bukan laporan di atas kertas
Perlindungan bagi whistleblower sebagai “pahlawan integritas”
Penegakan Hukum Keadilan Substantif
Pemberantasan mafia hukum secara sistemik
Harmonisasi regulasi untuk menghapus over regulation yang jadi ladang pungli
Penerapan restorative justice untuk kasus ringan berlatar kemiskinan
Akuntabilitas Publik dan Civic Tech
Memaksimalkan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
Audit warga melalui portal LPSE, JDIH, dan anggaran daerah
Pelaporan partisipatif via LAPOR! dan pemantauan sidang (court monitoring)
Litigasi strategis Judicial Review ke MK/MA dan Citizen Lawsuit
Keteladanan dari Atas (Tone from the Top)
Perubahan tidak akan terjadi tanpa teladan pimpinan. Rekrutmen harus berbasis meritokrasi, bukan kedekatan politik. Pejabat yang hidup mewah di tengah penderitaan rakyat harus diberi sanksi tegas.
Menurut Latif, peringatan hari bersejarah tidak boleh dibiarkan menjadi fosil ritual. Ia harus berfungsi sebagai alarm pengingat.
> “Kemerdekaan bukanlah hadiah akhir, melainkan sebuah proses tanpa akhir (ongoing process) untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”( Berlian)
