Jakarta, 13 April 2026 – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menggelar forum diskusi aktual bertajuk “Analisis Penguatan Peran Kemendagri dalam Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem” di Hotel Arcadia Horison Jakarta, Senin (13/04/26).
Forum ini menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan, di antaranya Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Prof. Aris Ananta, Peneliti Utama SMERU Research Institute Dr. Asep Suryahadi, serta Perencana Ahli Muda Kementerian PPN/Bappenas Raditya Wahyu Supriyanto.
Perkuat Sinkronisasi Anggaran dan Data
Dalam paparannya, Raditya Wahyu Supriyanto menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran antara pusat dan daerah melalui mekanisme budget tagging. Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat, namun perlu pendalaman dalam aspek kesesuaian perencanaan dan penggunaan anggaran.
Ia menjelaskan bahwa pengendalian anggaran di tingkat pusat dilakukan terhadap puluhan kementerian/lembaga, sementara di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena itu, analisis jenis belanja—apakah bantuan sosial, belanja masyarakat, atau kegiatan lain—harus lebih tajam agar tepat sasaran.
Selain itu, forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dinilai menjadi kunci dalam menjaga sinergi lintas sektor, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota hingga desa. Pertemuan rutin, termasuk secara daring, dinilai penting untuk memantau progres program.
Raditya juga menyoroti pentingnya pemanfaatan satu data yang terintegrasi, khususnya dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), guna memastikan ketepatan sasaran bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem.
Kemiskinan Bukan Sekadar Angka
Sementara itu, Prof. Aris Ananta menegaskan bahwa kemiskinan tidak hanya persoalan statistik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konsensus politik dan pendekatan kebijakan.
Ia menjelaskan bahwa ukuran kemiskinan bisa berbeda antar negara, tergantung standar kesejahteraan yang digunakan. Bahkan, dalam beberapa kasus, bantuan sosial yang besar dapat memunculkan dilema antara perlindungan sosial dan motivasi kerja.
“Penanganan kemiskinan harus melihat dimensi yang lebih luas, tidak hanya pendapatan, tetapi juga faktor keluarga, komunitas, dan peran negara,” ujarnya.
Pentingnya Pembenahan Data dan Pendekatan Wilayah
Dr. Asep Suryahadi menyoroti tantangan dalam pemutakhiran data di tingkat desa. Ia mengungkapkan bahwa proses pembaruan data sering terkendala partisipasi masyarakat dan keterbatasan sistem.
Selain itu, ia mengusulkan pendekatan fokus wilayah, yaitu penanganan intensif pada desa-desa termiskin hingga tuntas sebelum diperluas ke wilayah lain. Menurutnya, pendekatan parsial hanya akan membuat kemiskinan berulang tanpa penyelesaian mendasar.
Kemendagri sebagai Orkestrator Nasional
Sekretaris BSKDN Kemendagri, Noudy R. P. Tendean, menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Ia menjelaskan bahwa rendahnya pendapatan masyarakat berkaitan erat dengan akses pekerjaan, pendidikan, dan keterampilan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan.
Menurutnya, peran Kemendagri sangat strategis sebagai orkestrator yang mengoordinasikan program kementerian/lembaga hingga ke daerah. Model koordinasi seperti rapat pengendalian inflasi dinilai dapat direplikasi dalam penanganan kemiskinan.
“Kolaborasi, interkonektivitas program, dan sinergi implementasi menjadi kunci utama dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Komitmen Bersama
Forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta lembaga riset dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan pendekatan berbasis data, penguatan koordinasi, serta kolaborasi lintas sektor, diharapkan target penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat tercapai secara optimal.
