METROPOLITAN POST — Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, agar tidak sembarangan menunjuk pejabat untuk mengisi posisi strategis, khususnya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub).
Menurut Khoirudin, jabatan Kadishub harus diisi oleh sosok yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang kuat di bidang transportasi. Ia menegaskan bahwa sektor transportasi merupakan wajah utama Jakarta yang berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik.
“Gubernur harus jeli. Yang dipilih harus benar-benar mampu dan kompeten, karena ini menyangkut pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat,” tegas Khoirudin.
Rencana perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah menjadi sorotan publik. Sejumlah nama dikabarkan akan dilantik pada Rabu, 15 April 2026, termasuk untuk posisi strategis di Dinas Perhubungan.
Salah satu nama yang mencuat adalah Budi Awaludin, yang disebut-sebut akan menggantikan Syafrin Liputo. Namun, latar belakang Budi sebagai lulusan STPDN serta rekam jejaknya di bidang pemerintahan umum dinilai belum tentu sejalan dengan kebutuhan teknis sektor transportasi Jakarta.
Terlebih, Budi baru sekitar satu tahun menjabat sebagai Kepala Dinas Kominfo. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa sektor transportasi akan dipimpin oleh sosok dengan pengalaman yang terbatas di bidang spesifik tersebut.
Kritik juga mengemuka terkait potensi dominasi aparatur dengan latar belakang serupa di tubuh Dinas Perhubungan. Saat ini, posisi Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta dijabat oleh Ujang Harmawan yang memiliki latar belakang sejenis.
Pengamat perkotaan, Nirwono Joga, menilai tantangan transportasi Jakarta sangat kompleks, mulai dari kemacetan kronis, integrasi moda transportasi, hingga pengembangan sistem transportasi ramah lingkungan.
“Jika pimpinan berasal dari latar belakang yang sama dan tidak spesifik di bidang transportasi, dikhawatirkan kurang efektif dalam menjawab tantangan yang ada,” ujar Nirwono.
Ia menambahkan, tanpa pengalaman teknis yang memadai, berbagai program transportasi berpotensi tidak berjalan optimal.
Kini, publik menanti keputusan akhir Pramono Anung: apakah akan mengedepankan faktor kedekatan birokrasi, atau benar-benar memilih figur dengan rekam jejak kuat dan kompetensi teknis untuk memimpin Dinas Perhubungan DKI Jakarta ke depan.(Redsus)
