POLRI

Kasus BBM Subsidi di Sulsel Dikembangkan ke TPPU, Bareskrim Polri Ungkap Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Avatar photo
532
×

Kasus BBM Subsidi di Sulsel Dikembangkan ke TPPU, Bareskrim Polri Ungkap Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Sebarkan artikel ini
Kasus BBM Subsidi di Sulsel Dikembangkan ke TPPU, Bareskrim Polri Ungkap Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan kasus dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sulawesi Selatan ke tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah ini dilakukan untuk menelusuri aliran dana, mengungkap pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta mengidentifikasi aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto, mengatakan perkara pidana asal sebelumnya ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026 terkait dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil penyidikan, penyalahgunaan BBM jenis biosolar tersebut dilakukan melalui pemindahan BBM dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM dipindahkan kembali melalui mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

Praktik tersebut diduga berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026 dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi mencapai sekitar 3.532 kiloliter (KL).

“Dalam proses penyidikan perkara pidana asal, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka. Perkiraan kerugian negara dari tindak pidana asal ini mencapai Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Lobby Gedung Awaloedin Djamin Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).

Dalam pengungkapan kasus tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti, antara lain dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut BBM, dua mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu kapal tanker MT Bakti 1, sekitar 120 KL BBM jenis biosolar, serta sejumlah dokumen transaksi.

Suhasto menjelaskan, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan pada 12 November 2026. Selanjutnya, Bareskrim mengembangkan penyidikan ke dugaan TPPU berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dengan sangkaan Pasal 607 KUHP.

Dalam penyidikan TPPU, penyidik akan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset untuk melacak transaksi keuangan serta aset yang diduga berkaitan dengan hasil tindak pidana.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Taufik Herdiansyah Zeinardi, mengungkapkan bahwa pelaku diduga menggunakan dokumen pembelian BBM non-subsidi dari perusahaan pemegang Izin Niaga Umum (INU) untuk menyamarkan pengangkutan BBM dengan volume yang melebihi dokumen resmi.

Modus tersebut dilakukan dengan mengangkut BBM menggunakan truk tangki, kemudian memindahkannya ke kapal SPOB sebelum diteruskan ke kapal tanker. Dokumen asal pengiriman diduga diganti menggunakan dokumen pengiriman lain sehingga aktivitas tersebut seolah-olah merupakan distribusi resmi.

“Dari bulan Oktober sampai Februari, total selisih volume yang tidak sesuai dengan dokumen asal mencapai kurang lebih 3.652 KL dari lima kali pengiriman. Dari kasus ini kami telah menetapkan tujuh orang tersangka, dan empat berkas perkara tersangka sudah dinyatakan lengkap atau P21 per tanggal 12 November,” ungkap Taufik.

Ia menegaskan, pengembangan penyidikan akan terus dilakukan bersama Bareskrim Polri untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.

Di sisi lain, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dan Polda Sulawesi Selatan dalam mengungkap serta menindak praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menurutnya, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu ketepatan penyaluran subsidi dan merampas hak masyarakat yang seharusnya menerima BBM bersubsidi.

“Kami mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM bersubsidi secara tepat sesuai peruntukannya karena subsidi tersebut menggunakan uang negara, serta tidak memperjualbelikannya secara ilegal,” ujar Chrisnawan.

Polri bersama BPH Migas menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Pengembangan kasus ke ranah TPPU diharapkan mampu mengungkap pihak-pihak yang menikmati keuntungan dari praktik ilegal tersebut sekaligus mencegah kebocoran keuangan negara.

 

(ard)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *