Prof. Abdul Latif: Indonesia Harus Berhenti Mengukur Korupsi dari Kerugian Negara
Jakarta, Metropolitanpost.id
Prof Abdul Latif menjelaskan Dalam hukum Indonesia, korupsi selama ini hampir selalu diartikan dengan satu ukuran apakah negara dirugikan? Berdasarkan rilis kepada media pada minggu,(22/11/2026)
Jika tidak ada kerugian negara, maka sulit disebut korupsi. Logika itu tertanam dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan kini dilanjutkan dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).
Namun menurut mantan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung periode 2010 2021, Prof. Abdul Latif, logika itu sudah tidak relevan lagi.
Menjawab pertanyaan awak media, Latif menyebut pengertian korupsi yang berorientasi pada kerugian keuangan negara telah mengalami pergeseran normatif yang cukup signifikan, terutama setelah Indonesia meratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003 melalui UU No. 7 Tahun 2006.
Ini bukan sekadar soal definisi. Ini soal paradigma apakah korupsi dipahami sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan negara, atau sebagai kejahatan penyalahgunaan kekuasaan?
UNCAC Sengaja Tidak Mendefinisikan Korupsi
Yang paling mengejutkan dari UNCAC adalah ketiadaan definisi. Di dalam konvensi itu, tidak ditemukan satu pun pasal yang memberikan pengertian yuridis tunggal dan eksplisit tentang apa itu korupsi.
Itu bukan kelalaian. Itu pilihan sadar.
Latif menjelaskan, UNCAC sengaja menghindari perumusan definisi tunggal atau _single overarching definition_ agar tidak membatasi daya jangkau hukum terhadap modus. modus korupsi baru yang terus berkembang.
Sebagai gantinya, UNCAC memakai pendekatan kasuistis dan operasional berbasis delik. Korupsi tidak didefinisikan dalam satu kalimat, tetapi dikonstruksikan lewat kumpulan perbuatan terlarang yang harus dikriminalisasi oleh negara peserta.
Pendekatan itu termuat dalam Bab III UNCAC tentang Criminalization and Law Enforcement yang membagi perbuatan korupsi ke dalam dua kategori.
Pertama, tindak pidana wajib. Negara peserta wajib mengkriminalisasikannya
Penyuapan pejabat publik nasional
Penyuapan pejabat publik asing dan organisasi internasional publik
Penggelapan atau penyalahgunaan kekayaan oleh pejabat publik Pencucian uang hasil kejahatan Menghalangi jalannya peradilan (_obstruction of justice_)
Kedua, tindak pidana fakultatif. Negara peserta diimbau mempertimbangkannya sesuai konstitusi dan prinsip hukum nasional
Perdagangan pengaruh (_trading in influence_, Pasal 18)
Penyalahgunaan jabatan/kewenangan (_abuse of functions_, Pasal 19)
Peningkatan kekayaan secara tidak sah (_illicit enrichment_, Pasal 20)
Penyuapan di sektor swasta (Pasal 21)
Penggelapan aset di sektor swasta (Pasal 22)
Menyembunyikan hasil kejahatan (Pasal 24)
Empat Pilar Korupsi Menurut UNCAC
Meski tidak didefinisikan secara formal, secara doktrinal konstruksi korupsi dalam UNCAC berdiri di atas empat pilar utama.
Subjek hukum yang luas
Pelaku tidak hanya ASN atau pejabat publik tradisional seperti diatur Pasal 2 huruf a UNCAC, tetapi juga pejabat asing, pejabat organisasi internasional, hingga pimpinan dan pegawai sektor swasta.
Korupsi bisa terjadi di swasta vs swasta
Ini pembeda paling tajam dengan rezim tradisional. UNCAC menegaskan korupsi dapat terjadi murni di sesama entitas swasta, tanpa harus ada kerugian keuangan negara.
Intinya penyalahgunaan kepercayaan
Korupsi tidak terbatas pada suap berupa uang. Ia mencakup penyalahgunaan kewenangan dan/atau jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. UNCAC menyebutnya _undue advantage_ atau keuntungan yang tidak semestinya.
Lintas negara dan pengembalian aset
UNCAC memandang korupsi sebagai kejahatan lintas batas. Karena itu penindakannya mencakup kerja sama internasional dan pemulihan aset (_asset recovery_, Bab V UNCAC).
Dari empat pilar ini, Latif menyimpulkan, definisi korupsi dalam UNCAC bukan kalimat tunggal (_monolithic definition_), melainkan sistem tipologi delik. UNCAC mendefinisikan korupsi lewat tindakan tindakan konkret yang merusak integritas publik maupun swasta, agar hukum bisa beradaptasi dengan dinamika kejahatan korupsi modern.
Karena itu, rumusan pengertian korupsi di Indonesia perlu direkonstruksi mengikuti dinamika kebutuhan internasional dalam perubahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke depan.
Indonesia Masih Terjebak di Kerugian Negara
Jika disandingkan, kesenjangan harmonisasi langsung terlihat. Rezim hukum Indonesia masih menitikberatkan pada timbulnya kerugian keuangan negara. UNCAC berfokus pada perolehan keuntungan yang tidak sah, tanpa mensyaratkan kerugian pada kas negara.
Akibatnya, beberapa delik UNCAC seperti peningkatan kekayaan yang tidak wajar, perdagangan pengaruh, dan suap di sektor swasta belum sepenuhnya teradopsi secara sistematis ke dalam UU Tipikor Indonesia saat ini.
Pergeseran itu makin tegas setelah KUHP Nasional berlaku pada awal 2026 dan dinamika putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan inti korupsi yang merugikan keuangan negara kini dikodifikasikan ulang dari Pasal 2 dan 3 UU Tipikor ke Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional.
Ada tiga hal yang harus dipahami
Pertama, kini menjadi delik materiil.
Sejak Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara”, dan dipertegas dalam Pasal 603 dan 604 KUHP Nasional, delik ini sepenuhnya menjadi delik materiil. Kerugian negara tidak boleh lagi bersifat potensial, asumsi, atau spekulasi. Harus nyata dan pasti jumlahnya (_actual loss_).
Kedua, pengertian normatif kerugian negara.
Mengacu pada UU Perbendaharaan Negara dan UU BPK, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Penjelasan Pasal 603 KUHP Nasional menegaskan penentuan kerugian itu didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga yang berwenang, yakni BPK, serta BPKP/akuntan publik dalam kerangka koordinasi penegakan hukum yang sah.
Ketiga, tidak semua penyalahgunaan wewenang langsung pidana.
Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang yang berakibat kerugian negara tidak serta merta dipidana jika masih berada dalam ranah kesalahan administratif murni atau diskresi yang beritikad baik (_good faith_). Harus dibuktikan ada _mens rea_ dan hubungan kausalitas langsung.
Indonesia vs UNCAC Empat Perbedaan Mendasar
Perbandingannya bisa diringkas dalam empat hal
Fokus kriminalisasi Indonesia berorientasi pada akibat finansial yang diderita negara. UNCAC berorientasi pada perbuatan tercela dan penyalahgunaan kepercayaan publik.
Syarat kerugian negara Indonesia mensyaratkan kerugian ada dan terukur pasti sebagai unsur inti delik. UNCAC tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.
Keuntungan pelaku Indonesia diarahkan pada pengayaan materiil yang mengurangi kas negara. UNCAC mencakup keuntungan yang tidak semestinya, baik materiil maupun non materiil, misalnya jabatan, pengaruh, fasilitas.
Sifat delik Indonesia bersifat delik materiil yang pembuktiannya sering tersandera lamanya proses audit kerugian negara. UNCAC mayoritas dirumuskan sebagai delik formil agar penindakan lebih cepat dan preventif.
Ketika Audit Menghambat Penegakan
Sebagian ahli menilai konsep kerugian negara justru menghambat penegakan korupsi karena ketergantungan pada audit.
Dalam praktik, pembuktian korupsi kerap terhambat atau berujung sengketa yurisdiksi hanya karena perdebatan metode penghitungan kerugian negara dan siapa yang berwenang menghitungnya.
Padahal dalam standar UNCAC, seperti Pasal 19 tentang _Abuse of Functions_, begitu seorang pejabat menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan tidak sah, delik korupsi sudah sempurna tanpa perlu menunggu negara merugi secara kas.
Ada pula persoalan kriminalisasi kebijakan. Unsur kerugian negara yang dikaitkan dengan frasa “melawan hukum” sering menarik risiko bisnis BUMN atau diskresi kebijakan pejabat ke ranah pidana, hanya karena ada selisih nilai atau kerugian proyek, meskipun tidak ada suap maupun niat jahat.
Rekomendasi Hapus Kerugian Negara, Ganti Abuse of Functions
Karena itu, Latif merekomendasikan Indonesia menghapus unsur “merugikan keuangan negara” dari rumusan delik korupsi dan menggantinya dengan rumusan _abuse of functions_ atau penyalahgunaan fungsi/jabatan sebagaimana Pasal 19 UNCAC, serta memperkuat rezim perampasan aset (_asset recovery / non conviction based asset forfeiture_).
Mempertahankan unsur kerugian keuangan negara dalam KUHP Nasional, menurut Latif, merupakan kompromi historis hukum pidana Indonesia yang masih melihat korupsi sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan negara (_patrimonial approach_).
Padahal semangat UNCAC 2003 melihat korupsi sebagai kejahatan penyalahgunaan kekuasaan (_governance & integrity approach_).
Pertanyaannya kini apakah pembaruan UU Tipikor ke depan berani meninggalkan paradigma lama yang mengukur korupsi dari seberapa besar negara merugi, dan beralih mengukur korupsi dari seberapa besar kekuasaan disalahgunakan?( Berlian)









