Oleh: R. HAIDAR ALWI – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
METROPOLITAN POST— Tuduhan bahwa Brimob mengawal rombongan truk ormas menuju lokasi bentrokan pada 27 Agustus 2026 belum memiliki dasar pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Video yang beredar hanya memperlihatkan kendaraan Brimob dan sejumlah truk berada pada jalur yang sama.
Rekaman tersebut tidak menunjukkan perintah pengawalan, komunikasi dengan rombongan, pembukaan akses tol, perlindungan perjalanan, ataupun hubungan komando antara polisi dan orang-orang di dalam truk.
Polda Metro Jaya telah menjelaskan bahwa kendaraan Brimob dalam video sedang melakukan patroli dan pemantauan keamanan di sejumlah wilayah rawan. Penjelasan itu sesuai dengan situasi saat kerusuhan telah meluas dari kawasan DPR menuju Slipi dan Pejompongan.
Kehadiran Brimob di koridor tersebut merupakan bagian logis dari operasi pengamanan, bukan bukti bahwa polisi berpihak atau bekerja sama dengan salah satu kelompok.
Narasi bahwa Jasa Marga memberikan izin khusus juga tidak didukung oleh keterangan resmi yang dipublikasikan. Pernyataan Jasa Marga hanya menjelaskan pengaturan lalu lintas secara situasional, penutupan sementara sepuluh gerbang, pengalihan arus pada sedikitnya tiga gerbang, serta koordinasi dengan kepolisian dan pemangku kepentingan.
Tidak ada pengakuan bahwa kepolisian meminta gerbang dibuka untuk rombongan tertentu.
Koordinasi antara Jasa Marga dan kepolisian selama kerusuhan merupakan kewajiban operasional untuk menjaga keselamatan pengguna jalan.
Koordinasi pengamanan tidak dapat dipelintir menjadi koordinasi mobilisasi massa tanpa bukti komunikasi yang secara khusus memuat identitas kendaraan, nomor polisi, tujuan perjalanan, atau permintaan pemberian akses.
Jika rombongan itu memasuki jalan tol dengan melanggar ketentuan, tanggung jawab pertama berada pada pengemudi dan setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.
Kegagalan mencegah suatu kendaraan masuk, apabila memang terjadi, juga tidak otomatis membuktikan bahwa Polri sengaja memfasilitasi.
Keterlambatan informasi, keterbatasan petugas, kegagalan koordinasi, dan tindakan menerobos merupakan keadaan yang harus diperiksa secara terpisah.
Publik juga harus membedakan pengawalan, pembiaran, keterlambatan respons, dan pertemuan kebetulan dalam satu jalur. Keempatnya memiliki unsur dan konsekuensi yang berbeda. Video pendek tanpa urutan waktu lengkap tidak cukup untuk menjatuhkan tuduhan terberat kepada institusi kepolisian.
Pernyataan Polda bahwa mobilisasi rombongan masih diselidiki tidak bertentangan dengan bantahan mengenai pengawalan.
Polri dapat memastikan tugas kendaraannya sendiri melalui surat perintah, penempatan pasukan, laporan komandan, dan pusat kendali, sementara identitas serta tujuan rombongan sipil tetap membutuhkan penyidikan. Objek pemeriksaannya berbeda.
Kematian Bambang Setiyawan harus diusut sampai pelaku dan pihak yang bertanggung jawab ditemukan. Namun, tragedi itu tidak boleh digunakan untuk menghubungkan Polri, kendaraan Brimob, rombongan truk, dan pelaku penganiayaan dalam satu konstruksi tanpa bukti.
Kemarahan publik tidak dapat menggantikan pemeriksaan saksi, pencocokan kendaraan, rekaman utuh, data lokasi, dan barang bukti.
Sampai bukti pengawalan ditemukan, tuduhan keterlibatan Polri tetap merupakan spekulasi.
Kendaraan yang bergerak searah bukan pasukan yang bergerak dalam satu komando. Patroli bukan pengawalan. Koordinasi pengamanan bukan mobilisasi massa. Polri harus diuji dengan bukti, bukan diadili melalui narasi video. (Red/B.S)
