Jakarta, Kamis (02/04/2026) – Direktur Eksekutif Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations, Dr. Henri Shalahuddin, menegaskan pentingnya sikap hati-hati dan berimbang bagi Indonesia dalam merespons konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat.
Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Melarang Bersimpati untuk Iran dalam Perang Melawan Israel–US: Apa Kata Ibn Taimiyyah” yang digelar di Aula Imam Al-Ghazali INSISTS, Jakarta.
Henri menyoroti kuatnya praktik double standard yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, sebagai negara adidaya, Amerika kerap mengklaim diri sebagai penjaga nilai-nilai HAM, namun dalam praktiknya justru memperlakukan negara lain secara tidak adil.
“Amerika sebagai super power memiliki standar ganda yang sangat kuat. Mereka berbicara HAM, tetapi dalam praktiknya tidak selalu menjalankan prinsip tersebut, terutama terhadap negara-negara yang lebih lemah,” ujarnya.
Henri juga menegaskan bahwa posisi Indonesia selama ini sudah tepat dengan tidak berpihak pada blok Barat maupun Timur. Ia menilai prinsip politik luar negeri bebas aktif harus terus dijaga.
“Indonesia sudah berada di jalur yang benar, tidak masuk blok mana pun. Prinsipnya jelas: berteman dengan sebanyak mungkin negara dan meminimalisir musuh,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, khususnya di tengah tekanan global. Menurutnya, keputusan pemimpin negara tidak bisa didasarkan pada desakan emosional atau opini publik yang tidak terverifikasi.
“Seorang pemimpin memikul tanggung jawab besar atas ratusan juta rakyatnya. Kebijakan tidak boleh diambil secara reaktif, apalagi hanya berdasarkan tekanan yang tidak jelas,” tegasnya.
Dalam konteks konflik global, Henri juga menyinggung peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terutama terkait perlindungan terhadap pasukan perdamaian Indonesia. Ia menilai Indonesia berhak menuntut kejelasan tanggung jawab atas insiden yang menimpa prajurit TNI dalam misi internasional.
“Indonesia mengirim pasukan di bawah mandat PBB, artinya ada tanggung jawab perlindungan. Ketika terjadi insiden, PBB harus memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Menyoroti konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat, Henri memandang bahwa dukungan negara-negara Timur Tengah tidak semata didasarkan pada faktor agama, melainkan lebih pada kepentingan geopolitik dan keamanan nasional.
“Dukungan negara-negara kawasan terhadap pihak tertentu lebih didorong oleh pertimbangan keamanan dan tekanan global, bukan semata faktor agama,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa Iran menunjukkan bentuk ketahanan dan kemandirian yang patut dicermati, terutama dalam menghadapi tekanan selama puluhan tahun. Stabilitas sistem pemerintahan dinilai menjadi salah satu faktor kekuatan tersebut.
“Keberanian dan kemandirian Iran, meski dalam tekanan panjang, menunjukkan adanya sistem yang stabil. Ini menjadi pelajaran penting dalam perencanaan jangka panjang sebuah negara,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Henri mengingatkan bahwa momentum konflik global saat ini dapat menjadi bahan refleksi bagi Indonesia untuk memperkuat strategi nasional, tanpa terjebak dalam kepentingan kekuatan besar dunia.
“Ini momen penting untuk berpikir ulang dan memperkuat posisi Indonesia agar tetap mandiri, tanpa terjebak dalam tekanan negara-negara super power,” pungkasnya.
