Jakarta, Gelombang evaluasi terhadap jalannya roda pemerintahan terus bergulir. Memasuki periode kritis, Tim Sosmed Bang Syukur Mandar menginisiasi sebuah ruang diskusi publik bertajuk “Dialog Desak Presiden!”. Diskusi publik ini digelar pada Minggu, 2 Agustus 2026, bertempat di Kedai Tempo Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur.
Dialog publik ini secara khusus membedah tema krusial: “Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo: Reshuffle Dan Efisiensi Kabinet Gemuk”. Forum ini mempertemukan para pakar hukum, pengamat politik, akademisi, hingga tokoh senior untuk memberikan catatan kritis, objektif, dan konstruktif mengenai dinamika pemerintahan saat ini.Acara dibuka dengan sambutan pemantik dari tokoh hukum, Dr. M. Syukur Mandar, S.H., M.H., yang menggarisbawahi pentingnya menjaga nalar kritis publik terhadap kebijakan eksekutif, terutama menyangkut efektivitas struktur kabinet yang besar dalam merespons persoalan bangsa.
Sejumlah narasumber terkemuka hadir memaparkan pandangan mereka dari berbagai perspektif seperti Dr. Saor Siagian, S.H., M.H. (Pakar Hukum), Prof. Dr. TB Massa Djafar (Akademisi dan Pengamat Politik), Eduardus Lemanto, Ph.D. (Akademisi/Pengamat Sosial-Politik) dan Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani / Pengamat Politik).
Guna mempertajam kedalaman analisis, diskusi ini juga menghadirkan dua tokoh nasional sebagai pembanding, yaitu mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan tokoh publik Haidar Alwi. Jalannya dialog yang dinamis ini dipandu oleh moderator Wahyu Triono KS., S.Pd., M.AP.
Fokus utama pembahasan dalam dialog ini menyoroti urgensi restrukturisasi atau reshuffle kabinet demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang ramping, lincah, dan efisien. Formasi “kabinet gemuk” yang berjalan selama dua tahun ini dievaluasi secara tajam, baik dari sisi realisasi target program kerja, beban anggaran negara, hingga tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Melalui forum “Desak Presiden” ini, para pembicara sepakat bahwa ruang dialog publik seperti ini merupakan pilar penting dalam demokrasi untuk memberikan rekomendasi nyata kepada kepala negara agar sisa masa jabatan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan rakyat.
Diskusi dibuka oleh tokoh hukum Dr. M. Syukur Mandar, S.H., M.H. yang menekankan pentingnya menjaga tradisi berpikir kritis dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki peran strategis dalam memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terkait efektivitas struktur kabinet dalam menjawab tantangan pembangunan nasional.
“Evaluasi yang disampaikan melalui forum ilmiah dan dialog publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Tujuannya bukan semata-mata mengkritik, tetapi memberikan masukan agar pemerintahan berjalan semakin efektif dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Sejumlah narasumber kemudian memaparkan analisis dari berbagai sudut pandang, di antaranya Dr. Saor Siagian, S.H., M.H. selaku pakar hukum, Prof. Dr. TB Massa Djafar sebagai akademisi dan pengamat politik, Eduardus Lemanto, Ph.D. yang mengulas dinamika sosial-politik, serta Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, yang menyoroti aspek tata kelola pemerintahan dan dinamika politik nasional.
Untuk memperkaya perspektif, forum juga menghadirkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier dan tokoh publik Haidar Alwi. Jalannya diskusi dipandu moderator Wahyu Triono KS., S.Pd., M.AP. yang mengarahkan dialog berlangsung interaktif dan terbuka.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam diskusi adalah efektivitas struktur kabinet yang dinilai berukuran besar. Para pembicara mengulas berbagai aspek mulai dari pencapaian target program prioritas, efisiensi penggunaan anggaran negara, hingga potensi tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan lembaga.
Dalam forum tersebut berkembang pandangan bahwa penyempurnaan struktur kabinet, termasuk melalui evaluasi terhadap komposisi dan kinerja para pembantu presiden, dapat menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Berbagai masukan tersebut disampaikan sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan ke depan.
Selain membahas isu reshuffle, para peserta juga menekankan pentingnya membangun birokrasi yang lebih ramping, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tengah tantangan ekonomi, sosial, dan geopolitik yang terus berkembang.
Menutup rangkaian dialog, para narasumber sepakat bahwa forum-forum diskusi publik memiliki peran penting dalam memperkuat demokrasi partisipatif. Melalui ruang dialog yang terbuka, masyarakat dapat menyampaikan gagasan, kritik, serta rekomendasi yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pada sisa masa jabatan Presiden Prabowo.
