Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
BERITA

Gerakan Aktivis Jakarta Menggelar Diskusi Publik Dengan Tema “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi Dan Masa Depan Layanan Publik”

Avatar photo
72
×

Gerakan Aktivis Jakarta Menggelar Diskusi Publik Dengan Tema “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi Dan Masa Depan Layanan Publik”

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

 

 

Example 300x600

 

Jakarta — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco, menegaskan bahwa air merupakan hak dasar masyarakat yang tidak tergantikan dan harus dijamin oleh negara melalui pengelolaan yang berkeadilan.

Hal tersebut disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Modernisasi Sistem Air Bersih Jakarta: Tantangan, Strategi, dan Masa Depan Layanan Publik” yang digelar oleh Gerakan Aktivis Jakarta di Gedung Joang 45, Selasa (14/4/2026).

“Selama sekitar 25 tahun, pengelolaan air di Jakarta berada dalam skema swastanisasi yang berorientasi pada keuntungan,” ujar Basri Baco.

Ia menambahkan, saat ini pengelolaan air telah kembali ke PAM JAYA sebagai BUMD, yang menjadi langkah penting agar negara hadir dalam menjamin akses air bersih bagi seluruh warga secara adil.

Tantangan Infrastruktur dan Pembiayaan

Meski demikian, Basri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan besar, di antaranya kekurangan sambungan air perpipaan yang masih sekitar 20 persen serta kebutuhan modernisasi infrastruktur yang mendesak.

“Di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah menjadi kendala serius. Karena itu, diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti creative financing dengan melibatkan pihak swasta,” jelasnya.

Cakupan Layanan 82 Persen, PAM JAYA Lakukan Modernisasi

Sementara itu, Direktur Operasional PAM JAYA, Syahrul Hasan, mengungkapkan bahwa cakupan layanan air bersih di Jakarta saat ini baru mencapai sekitar 82 persen, dengan kapasitas produksi sebesar 23.000 liter per detik.

Menurutnya, ketergantungan terhadap pasokan air baku dari Waduk Jatiluhur serta luasnya jaringan pipa menjadi tantangan utama dalam pengembangan layanan.

“PAM JAYA terus melakukan modernisasi, termasuk penggantian pipa lama dengan material HDPE yang lebih aman dan tahan lama,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kebutuhan investasi untuk pengembangan sistem air di Jakarta mencapai Rp34 triliun, yang sebagian besar didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Saat ini, PAM JAYA telah melayani sekitar 1,2 juta pelanggan, meskipun masih menghadapi tantangan perilaku masyarakat yang bergantung pada penggunaan air tanah.

“Untuk itu, program zona bebas air tanah terus kami kembangkan,” tegas Syahrul.

Kualitas Air dan Inovasi Layanan Publik

Dari sisi kualitas, Syahrul memastikan bahwa air PAM JAYA telah memenuhi standar kesehatan sesuai regulasi, bahkan telah memperoleh sertifikasi halal pada tahun 2025 berdasarkan kajian keagamaan.

Seiring dengan itu, inovasi layanan juga terus dilakukan. Jika sebelumnya dikenal fasilitas water fountain seperti di kawasan Bundaran HI, kini PAM JAYA beralih ke sistem water purifier yang dinilai lebih higienis karena berbasis penggunaan tumbler pribadi.

Ke depan, PAM JAYA juga tengah menyiapkan konsep water hub di kawasan Sudirman–Thamrin, yang memungkinkan masyarakat mengakses air minum secara praktis di ruang publik, termasuk dari titik transportasi seperti MRT.

Pendekatan Grassroots dan Kolaborasi Multipihak

Diskusi ini juga menegaskan bahwa isu air merupakan persoalan grassroots yang sangat fundamental bagi masyarakat. Karena itu, forum ini tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai cermin dan alat kontrol bagi kinerja PAM JAYA.

Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti civil society, aktivis, akademisi, dan media dinilai menjadi kunci untuk memastikan layanan air minum yang layak dapat dirasakan secara merata.

Diharapkan, forum serupa dapat terus berlanjut hingga ke tingkat kota dan kecamatan agar lebih menyentuh langsung masyarakat sebagai penerima manfaat.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Sementara itu, Raden Umar dari FKDM Provinsi DKI Jakarta menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan layanan air bersih.

Ia mendorong pemutakhiran data pelanggan, sosialisasi tarif progresif, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendeteksi permasalahan distribusi air sejak dini.

Harapan dan Tantangan ke Depan

Upaya pembangunan jaringan perpipaan juga diakui memiliki dampak sementara, seperti pembongkaran jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Namun hal tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk kebutuhan air warga Jakarta di masa kini dan mendatang.

Dengan penguatan kolaborasi, inovasi layanan, serta dukungan masyarakat, diharapkan cita-cita menghadirkan akses air minum yang layak, aman, dan berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta dapat segera terwujud.

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *