METROPOLITAN POST— LSM PEMUDA (Pemantau Kinerja Pemerintah Pusat dan Daerah) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jl. Patimura No.20, Jakarta Selatan, pada 21 April 2026. Aksi yang diikuti ratusan massa dari Bandung, Jawa Barat, dengan menggunakan armada bus besar tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi terkait kinerja Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PU.
Ketua Umum LSM PEMUDA, Koswara Hanafi, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di sektor pembangunan infrastruktur sumber daya air.
“Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai elemen masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Koswara Hanafi.
Usai menggelar aksi unjuk rasa, perwakilan LSM PEMUDA diterima secara resmi dalam audiensi oleh pihak Kementerian PUPR. Dalam pertemuan tersebut, LSM PEMUDA menyampaikan secara langsung berbagai temuan, kritik, serta desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen SDA.
Koordinator Aksi LSM PEMUDA, Ungkap Marpaung, menegaskan bahwa peran pemuda tidak hanya sebagai penggerak perubahan, tetapi juga sebagai pengawas kebijakan publik.
“LSM PEMUDA hadir sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kami bukan hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong perbaikan nyata,” tegas Marpaung.
Ia menjelaskan bahwa secara konseptual, kebijakan Ditjen SDA yang berfokus pada ketahanan air, pangan, dan energi melalui pembangunan bendungan, embung, irigasi, pengendalian banjir, serta pengamanan pantai merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi.
Namun dalam implementasinya, LSM PEMUDA menemukan berbagai persoalan di lapangan.
“Kami melihat adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan. Masih ditemukan proyek yang tidak optimal, diputus kontrak, bahkan mangkrak. Ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengawasan dan manajemen proyek,” ujarnya.
LSM PEMUDA secara khusus menyoroti sejumlah wilayah kerja Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), seperti Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy, Citarum, dan Brantas, yang dinilai perlu dilakukan audit dan evaluasi menyeluruh.
“Kami mendesak agar dilakukan audit total terhadap proyek-proyek tersebut. Tidak boleh ada pembiaran terhadap pekerjaan bermasalah yang berpotensi merugikan negara,” lanjutnya.
Selain itu, LSM PEMUDA juga mengangkat dugaan adanya praktik monopoli proyek oleh kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan oknum pejabat di lingkungan BBWS.
“Kami meminta aparat penegak hukum dan Kementerian PU untuk menelusuri indikasi tersebut. Jika terbukti, ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan persaingan sehat,” tegas Marpaung.
Dalam audiensi tersebut, LSM PEMUDA juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi secara menyeluruh di tubuh BBWS.
“Reformasi birokrasi harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar jargon. Kita membutuhkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil,” katanya.
LSM PEMUDA berharap hasil audiensi ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR melalui langkah konkret dalam melakukan pembenahan.
“Kami akan terus mengawal proses ini. Harapan kami, pemerintah benar-benar mengambil langkah serius demi memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” tutup Marpaung. (Bar.S)
